Presiden Joko Widodo (Jokowi)menggalakkan adanya rapid test, sebagai upaya memerangi Virus Corona (Covid 19). Bahkan dirinya juga menyebut rapid test atau tes cepat virus corona (Covid 19) sudah mulai dilakukan pada Jumat (20/3/2020) ini. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang paling rawan untuk digelar Rapid Test.
Dilansir dari , Jakarta Selatan dipilih menjadi lokasi rapid test masal pertama. Hal ini berkaitan dengan banyaknya warga yang diketahui melakukan kontak dengan pasien positif Covid 19. "Indikasi yang paling rawan di Jakarta Selatan," kata Presiden Jokowi.
Sementara itu sebelumnya melalui Twitternya Presiden Jokowi menyebut meminta alat Rapid Test diperbanyak. "Kita sedang mengupayakan dilakukannnya rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini kemungkinan seseorang terpapar Covid 19 bisa kita lakukan." "Alat rapid test ini saya minta agar diperbanyak, selain memperbanyak tempat tempat untuk melakukan tes," tulisnya dalam Twitter.
Rupanya cuitannya tersebut mendapat komentar dari Politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Melalui cuitannya pohanhya pun mengkritisi soal pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi. "Ini sdg mimpi, berkhayal atau mengigau? “sedang mengupayakan ..” tak jelas waktunya, realisasinya."
“Alat rapid test ini saya minta agar diperbanyak …” minta ke siapa, kapan deadlinenya, brp byk?" Fadli juga menyinggung soal masker sebanyak 50 juta, yang pernah disebutkan oleh pemerintah. "Waktu itu bilang ada 50 jt masker, dmn barangnya?"
Sementara itu Juru bicara pemerintah penangananCovid 19,AchmadYuriantomenyebut untuk pemerintah telah menyiapkan satu juta alat pemeriksaan masal ataurapidtestcovid 19. Hal itu diungkapkan Yuri dalam konferensi pers perkembangan kasus covid 19 pada Jumat (20/3/2020), dilansir dari Yuri menyebut saat ini sudah ada dua ribu kit atau peralatan Rapid Test yang sudah diterima.
"Hari ini sudah menerima 2.000 kit, sudah kita accept 2.000 diharapkan besok," ujarnya. "Dalam kaitan mengurangi kasus positif di masyarakat, pemerintah menyiapkan pemeriksaan secara masal ataurapidtest," ungkap Yuri. Perhitungan yang dilakukan pemerintah, ada 600 ribu hingga 700 ribu warga yang diperkirakan perlu untuk melakukanrapidtest.